IRIO, Upaya Atasi Kesenjangan Antarwilayah di Indonesia

Dalam sambutannya, Sri Soelistyowati, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS menyampaikan bahwa ini kali pertama BPS menyusun IRIO. "Dalam rangka mendukung rencana pembangunan berbasis spasial, BPS diminta pemerintah untuk menyusun IRIO. Di Indonesia, penyusunan IRIO akan berbasis pada kerangka Supply and Use Tables (SUT) dan menggunakan data tahun 2016. Untuk itu, akan dilakukan penyusunan SUT nasional serta SUT di 34 provinsi," jelas Lies, begitu Sri disapa.

Oktorialdi, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemerataan dan Kewilayahan juga memberikan sambutan dengan menyampaikan kontribusi yang diharapkan dari IRIO dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Dalam menguatkan sistem perekonomian di Indonesia, pemerintah Indonesia harus mempunyai data interaksi dan mobilitas penduduk, modal, serta investasi. Diharapkan dengan disusunnya IRIO, perumusan kebijakan bisa lebih akurat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Apalagi pembangunan yang diusung saat ini berkonsep tematik, holistik, integratif, dan spasial. "Kesenjangan antarwilayah masih besar. Penyusunan IRIO merupakan prioritas untuk menunjang prioritas nasional kedua RKP tahun ini, yaitu pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman," ujarnya.

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dalam keynote speech-nya juga sependapat jika kesenjangan antarwilayah masih menjadi masalah dalam perekonomian Indonesia. Apalagi jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, Pulau Jawa masih mendominasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angkanya pun naik. "Dari data laju pertumbuhan (ekonomi, red)-nya dan share (PDRB, red)-nya, PR-nya adalah menurunkan kesenjangan antarwilayah, antarpulau, antarprovinsi," tambah Kecuk. Oleh karena itu, penyusunan IRIO dinilai dapat menjawab permasalahan tersebut.

IRIO dapat memberikan gambaran secara rinci keterkaitan antarwilayah dalam menunjang pembangunan nasional, terutama dalam menyusun rencana dan evaluasi kebijakan secara terintegrasi yang berbasis spasial. Namun, BPS tak bekerja sendiri. Kecuk menilai fase 'krusial' bagi keberhasilan penyusunan IRIO adalah komitmen bersama dengan para stakeholder. Perlu adanya kolaborasi BPS dan antarkementerian/lembaga dalam menyampaikan berbagai jenis data yang dibutuhkan dalam penyusunan IRIO.

#GerakanCintaData