IDI Gambarkan Fenomena Demokrasi Terkini

Senada dengan Margo, Wariki Sutikno, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas mendukung adanya review metodologi dan variabel pembentuk IDI. “Mengikuti dinamika demokrasi di Indonesia, tentu kita harus terus melakukan review, sehingga akuntabilitas IDI sebagai alat ukur kualitas demokrasi di Indonesia tetap terjaga,” ungkapnya. Lebih lanjut, baik Wariki maupun Margo sama-sama mengamini objektivitas data yang dihasilkan oleh BPS. “Realitas sosial memang selalu multi persepsi, disitulah pentingnya kekuatan argumentasi BPS, yang penting tidak ada intervensi,” terang Wariki di hadapan Brigjen Budi Susanto, Asisten Deputi I Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dan seluruh peserta.

Kegiatan rekonsiliasi yang berlangsung dua hari ini diikuti oleh Kepala Bidang Statistik Sosial dan Kepala Seksi Ketahanan Sosial BPS provinsi seluruh Indonesia, serta perwakilan dari Kemenko Polhukam dan Beppenas. Dalam kegiatan ini, setiap daerah diminta mendiskusikan tentang angka IDI yang dihasilkan beserta fenomena demokrasi yang terjadi di wilayah masing-masing. Hal ini tentu saja untuk memudahkan pengguna data nantinya memahami persoalan demokrasi yang terjadi di balik pergerakan angka IDI yang dihasilkan.

#GerakanCintaData