Februari 2015 : Nilai Tukar Petani Provinsi NTB Sebesar 101,97

Penghitungan Nilai Tukar Petani menggunakan tahun dasar 2012=100 dimana pada bulan Februari2015 tercatat Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP) sebesar 100,72; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 99,41; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 92,20; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 111,77 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 100,24. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 104,10 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,04. Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 101,97 yang berarti NTP bulan Februarimengalami peningkatan 0,59 persen bila dibandingkan dengan bulan Januari dengan Nilai Tukar Petani sebesar 101,38.

Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi NTB yang diperoleh dari hasil bagi antara indeks yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), pada bulan Februari 2015 tercatat 106,30 yang berarti mengalami penurunan 0,35 persen dibandingkan bulan Januari dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian 106,67.

Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Februari 2015, terdapat 21 provinsi mengalami peningkatan NTP, 11 provinsi mengalami penurunan NTP dan 1 provinsi (Lampung) tidak mengalami perubahan NTP/tetap. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Kaltim yaitu sebesar 1,45 persen, dimana indeks harga yang diterima meningkat hingga 1,04 persen, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Maluku yaitu sebesar 0,76 persen, dimana indeks yang diterima petani menurun hingga 0,76 persen.

Pada bulan Februari 2015, terjadi deflasi di daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,10 persen. Deflasi disebabkan karena terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga pada kelompok Transportasi & Komunikasi ( -2,62 %), Bahan makanan ( -1,91 %), Perumahan ( -0,65%), dan kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga ( -0,11 %) sedangkan 3 kelompok lainnya mengalami peningkatan yaitu kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (0,63 %), Kesehatan (0,54 %) dan kelompok Sandang (0,12 %).