Radar Padi Masuk Top 99 Inovasi

Salah satu program prioritas nasional adalah kedaulatan data pangan, dan yang paling utama diperlukan adalah ketersediaan data padi. Sejak 1973, BPS bersama Kementerian Pertanian mengumpulkan data produksi padi untuk luas panen. Hingga pada tahun 1997, BPS melakukan studi yang menyimpulkan bahwa data tersebut over-estimate karena berbagai hal. “Awal Januari 2017, Wapres memanggil kita untuk melakukan perbaikan data. Karena itu di tahap berikutnya kita perbaiki dengan pengukuran yang objektif, kita minta tolong BPPT, BIG, LAPAN, dan Kementerian ATR menggunakan citra satelit menentukan luas lahan sawah,” ujar Kecuk menjelaskan ke tim panel independen.

Siti Zuhro, peneliti senior LIPI yang masuk ke dalam tim panel independen, menuturkan bahwa dengan beras yang menjadi kebutuhan dasar di Indonesia, polemik data pangan sangat merugikan bangsa. “BPS harus jadi acuan yang trusted. Angka adalah kekuatan. Bagaimana BPS harus dapat mengantisipasi semua politisasi angka. Ini harus dihentikan, putus mata rantai yang merekayasa dan mereka-reka, ini tupoksinya BPS,” ujarnya mendukung program Radar Padi.

Nurjaman Mochtar, wakil media yang merupakan editor in chief SCTV dan Indosiar, mengatakan ini menjadi political will pemerintah untuk mewujudkan single data untuk semua. “Tugas BPS untuk meyakinkan pemegang political will bahwa BPS ini yang akurat. BPS harus menuntut political will pemerintah pusat, hingga dalam pengumpulan data di daerah bisa lintas lembaga,” ujarnya.

Saat ini pelaksanaan penghitungan luas lahan dikembangakan untuk komiditas jagung dan sudah dilaksanakan BPS di seluruh Indonesia.

#GerakanCintaData