BPS Raih WTP dan Juara 2 Pengelolaan BMN

Jakarta - Dua penghargaan berhasil diraih BPS dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, yang mengangkat tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”. Rakernas yang digelar selama dua hari (11-12/9) tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan negara yang andal dan relevan. Selain itu, para peserta juga dapat berbagi informasi terkait pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dan basis data dalam rangka penyediaan informasi keuangan negara yang berkualitas untuk pengambilan keputusan.

.
Dalam kegiatan ini diberikan pula apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang Laporan Keuangannya memperoleh opini WTP, sekaligus memberikan edukasi kepada K/L yang belum memperoleh opini WTP. Selain itu dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pemerintah juga menyampaikan penghargaan BMN Award kepada 11 K/L yang terbagi dalam 3 kategori (kelompok K/L) yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN. “Saya ingin memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan BMN,” jelas Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
.
Yang patut membanggakan adalah, dalam kesempatan itu BPS meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk penyajian laporan keuangan Tahun 2018. Prestasi lainnya adalah sebagai juara kedua kategori kualitas pelaporan barang milik negara untuk kelompok K/L (dengan jumlah satuan kerja lebih dari seratus dibawah Kementerian Keuangan). Informasi keuangan dalam wujud WTP tentu bukanlah akhir dari perbaikan anggaran di masa depan. Feedback loop yang sempurna di masa depan diharapkan tidak hanya menggunakan laporan keuangan masing-masing K/L.
.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa laporan mengenai Finance Governance Statistics atau Statistik Keuangan Pemerintah akan mengakomodir konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. "Dalam hal ini kami akan terus melakukan perbaikan dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Sehingga dari sisi makro, BPS akan lebih mudah dalam melakukan estimasi dari beberapa komponen seperti konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi terhadap dampak keuangan negara. Semoga hasilnya semakin akurat dan dapat digunakan oleh lembaga lain," tambah Sri Mulyani