October 2, 2019 | BPS Activities
Bekasi - “Penanggulangan bencana sudah ditetapkan sebagai pelayanan dasar. Itu urusan wajib, membutuhkan data. Jadi kalau statistik kita tidak ada tentang bencana, aneh itu,” ujar Puji Pujiono, Pakar Manajemen Bencana PBB. Syukurnya, data mengenai bencana menjadi salah satu yang disajikan oleh Pendataan Updating Potensi Desa, berupa banyaknya desa/kelurahan yang pernah mengalami bencana alam dan banyaknya desa/kelurahan menurut upaya antisipasi/mitigasi bencana alam.
Informasi tersebut menjadi bahan diskusi pada acara Konsolidasi Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes) 2019 di Bekasi, 1-3 Oktober 2019. Konsolidasi yang dihadiri 92 peserta dari BPS (pusat) dan daerah ini bertujuan sebagai pemeriksaan terhadap data updating podes, sehingga valid dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial, Margo Yuwono, berharap data podes berkualitas dapat diwujudkan. “Hasil podes tidak hanya berupa data, tapi juga dalam bentuk digital yang bisa diakses publik,” ujar Margo terkait podes sebagai penghasil data infrastruktur. Hal tersebut dikatakan Margo ketika membuka acara tersebut, Selasa (1/10). Hal ini yang membedakan podes tahun ini dibanding tahun lalu, karena tahun ini dimulai penerapan geotagging untuk beberapa data infrastruktur. Menurut Margo penggunaan data podes juga makin meluas, salah satunya karena lewat Podes ini dapat menghasilkan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang menjadi salah satu alokator dana desa.
Diskusi bertema “Bencana dan Konflik Sosial” juga dilakukan dengan narasumber Puji Pujiono dan Linda Darmajanti, Pakar Sosiologi UI, dengan moderator Krismawati dari BPS. Frame work disaster statistics adalah salah satu yang menjadi bahasan menarik. “Di mana peran lembaga di frame work itu, termasuk peran BPS? Saya mimpi itu menjadi hal baru di Indonesia, yang menjadi kerangka kerja BPS dan K/L,” ujar Margo.
“Solusinya mungkin kerangka kerja statistik, yang menyelaraskan berbagai macam statistik terkait bencana, agar dapat dipercaya, ajeg, dan dapat diperbandingkan,” ulas Pujiono. Dalam mengamati konflik sosial, Linda Darmajanti juga berujar data Podes dapat dijadikan acuan. “Itu bisa diliat kecenderungannya, sehingga kita bisa preventif. Penyebab konflik bisa dipetakan kalau ada datanya, sehingga pemangku kepentingan bisa bertindak sebelum terjadi,” menurut Linda.
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu (Statistics Indonesia Dompu Regency) Jln. Akasia No. 2 Dompu 84211
Telp (0373) 21084
Faks (0373) 21084
Mailbox : bps5205@bps.go.id
About Us