Mengentaskan Kemiskinan Hingga ke Jakarta

"Senang saya menerima Bapak-Ibu sekalian di sini. Itu artinya Bapak-Ibu menggunakan data dalam merumuskan kebijakan. Tidak asal," ujar Margo Yuwono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS saat menyambut delegasi yang datang. Margo terlihat piawai menjelaskan mengenai perhitungan data kemiskinan makro milik BPS sembari menerangkan kemungkinan penyebab fenomena yang terjadi di Sumatera Selatan.

Kedatangan rombongan dimaksudkan untuk memperoleh informasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. "Angka kemiskinan hanya turun 0,01 persen di Sumatera Selatan. Hanya beberapa ratus rumah tangga. Padahal anggaran yang telah turun kira-kira 3 Triliun. Apa yang salah?" tanya Ekowati Retnaningsih, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dimoderatori Kepala Biro Humas dan Hukum BPS, Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, diskusi menjadi hangat karena banyak pertanyaan muncul sesuai kondisi lapangan. "Mengapa rokok kretek filter masuk dalam perhitungan basket komoditas?", "Mengapa inflasi tidak bisa di _breakdown_ hingga tingkat kabupaten?", "Apakah BPS masih terlibat dalam Verifikasi dan Validasi hasil pendataan basis data terpadu?" merupakan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh perwakilan Bappeda..

Endang Tri Wahyuningsih, Kepala BPS Sumatera Selatan, mengaku forum ini telah lama ditunggu-tunggu. Perwakilan Bappeda dari kabupaten/kota sangat perlu gambaran mengenai kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi kemiskinan. Beliau juga menyampaikan perlunya memperhatikan pekerja informal yang tidak punya keahlian khusus, penentuan kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik kemiskinan, dan fokus kewilayahan pada desa tertinggal dan berkembang. "Inilah pentingnya sinergitas dan komitmen dalam penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan agar dapat berjalan efektif dan efisien," tutupnya.

Materi paparan dapat diunduh melalui link berikut
s.bps.go.id/PaparanBPSuntukSumsel